Dewi Coryati Tekankan BOSP Harus Jamin Mutu dan Kualitas Pendidikan
ReportTimeNews, Bengkulu - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Republik Indonesia (RI) memiliki berbagai terobosan baru bagi dunia pendidikan. Salah satunya menghadirkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Meskipun demikian, kehadiran BSOP dengan berbagai terobosan baru tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.
Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Dewi Coryati mengatakan, sejak awal BOSP ini menjadi instrumen utama dalam menjamin mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. Apalagi sekarang ini, BOSP memiliki berbagai terobosan baru.
Menurut Dewi, salah satu terobosan barunya, penyaluran BOSP langsung dari pusat ke rekening masing-masing sekolah. Sehingga diharapkan dengan terobosan ini, pengelolaan BSOP dapat menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
"Jadi ada beberapa perubahan signifikan dalam BSOP ini, ketika dibandingkan dengan BOS tahun-tahun sebelumnya. Namun tetap saja, terobosan baru ini harus dibarengi dengan pengawasan dalam pelaksanaannya," kata Dewi saat diwawancarai disela-sela workshop pendidikan BSOP 2025 dengan tema memastikan pendidikan bermutu untuk semua, Minggu 18 Mei 2025.
Lanjut Dewi, tak bisa dipungkiri keberadaan BOSP ini, belum sepenuhnya mampu menunjang sepenuhnya operasional pada satuan pendidikan. Sehingga masih dibutuhkan yang namanya partisipasi dari berbagai pihak. Termasuk dari wali murid, walaupun sekolah tidak boleh memungut biaya tambahan, namun jika ada orang tua yang secara sukarela ingin berpartisipasi meningkatkan kualitas pendidikan anaknya, tentu tidak dilarang selama tidak dipaksakan.
"Sebetulnya itu bisa dilakukan, selagi sukarela dan tidak dipaksakan," kata Anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini.
Disinggung BOSP untuk honor dalam perekrutan guru honor baru, Dewi yang juga Anggota DPR RI dari dapil Bengkulu ini menyatakan, tentunya tidak diperbolehkan dan dari data yang ada, jumlah guru sebenarnya sudah mencukupi.
Hanya saja yang menjadi persoalan itu, pendistribusiannya masih kurang merata. Salah satu penyebabnya karena masih ada guru yang terkesan enggan bertugas di daerah terpencil, termasuk daerah perbatasan.
Untuk itu diharapkan BOSP 2025 tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tetapi juga memastikan dana tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.
"Kita ingin anak-anak Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu mendapatkan pendidikan terbaik, tanpa terkendala masalah biaya atau ketersediaan guru," demikian Dewi.
